Kelangsungan Ekonomi dan Pertimbangan Ekologis di NTT

FLORES POST - Pelatih sepakbola Otto Rehagel pernah berpendapat, " Siapa yang bermain secara moderen, maka dia akan sukses." Bila diterapkan dalam politik, berati siapa yang melaksanakan politik ekonomi moderen, maka dialah yang akan berhasil?

Tetapi apa ukuran keberhasilan itu? Ada yang mengatakan, ketika pertumbuhan dan kemakmuran sangat tinggi. Yang lainnya lebih menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan: dimana sebuah tatanan ekonomi tidak boleh mengarah pada ketidaksetaraan, penindasan, dan ketidakadilan. Dan akhir-akhir ini, semakin banyak pula suara yang menjadikan ekologi serta pemeliharaan sumberdaya yang berkesinambungan sebagai ukuran keberhasilan ekonomi. Pertumbuhan tidak boleh mengarah pada pembangunan yang merusak lingkungan alam.

Potret NTT

Potret NTT sebagai salah satu provinsi dengan comperative advantage-nya kekayaan alam dan pariwisita selalu menyita perhatian masyarakat baik domestik maupun asing( turis) dalam persoalan ekologis.  Pemerintah, Rohaniwan, LSM, Mahasiswa, dan Masyarakat pun turut mengambil bagian dalam menyerukan nilai Ekologis melalui kebijakan, seruan, dan ajakan. Hal ini tertuang dalam salah satu poin norma pembangunan hasil Musrenbag Kab/Kota di NTT tahun 2016 yakni pembangunan untuk tidak merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan hidup.

BPS Pusat merilis IPM,  Konsumsi dan Pengeluaran, serta Pertumbuhan Ekonomii di NTT masih berada di urutan ke-31 dari 33 Provinsi di Indonesia. Hal ini tentunya sangat  disayangkan karena NTT stagnan dan "merasa aman" diiposisi ini. Hal ini kemudian yang menjadikan NTT terjebak The Low Income Trap. 

Trade-Off Kebijakan

Namun berhadapan dengan permasalahan ekonomi di NTT, pengambil kebijakan mengalami trade-off dalam menentukan alur pembangunan untuk membebaskan NTT dari the low income trap. Bahkan dalam beberapa program dan kebijakan, nilai Ekologis tidak lagi dipertimbangkan.

Dalam teori ekonomi, prinsip kebijakan mencakup tiga aspek utama yakni,  pertumbuhan, keseimbangan sosial, dan Keberlanjutan. Pertumbuhan yang dimaksud adalah kesejahteraan dan kualitas hidup yang tinggi bagi semua, dahulu, dan sekarang. Namun tidak terlepas dari  pertumbuhan ekonomi adalah keharusan, pemerataan sosial dan keadilan adalah buah dari sebuah perekonomian yang dinamis dan produktif. Dan kemudian keberlanjutan  yang mencakup dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial.

Dalam mengambil kebijakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di NTT, opportunity cost adalah trade-off bagi pemerintah. Pemerintah "bingung" dalam mengambil kebijakan,, ketika dia menjaga nilai ekologis, ada potensi pendapatan yang hilang dari comperative adventage yang dimiliki, namun ketika dia menyepelehkan nilai ekologis ada "modal investasi"  yang akan menjadi risiko bagi generasi berikutnya.

Pembangunan berkelanjutan menjadi jawaban dalam mengatasi "kebingungan" penentu kebijakan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa memgambil risiko bahwa generasi berikut harus bisa memenuhi kebutuhannya.

Keberlanjutan dan Nilai Ekologis

Awalnya, keberlanjutan seringkali dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan ekologis.  Karena memang, pemikiran terkait keberlanjutan bermunculan dari pertimbangan-pertimbangan ekologis. Saat ini, keberlanjutan ekologis berarti bahwa lingkungan sebagai landasan kehidupan bagi generasi berikutnya sedapat mungkin harus selalu dipertahankan.

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan perancang pembangunan  harus  menempatkan nilai ekologis sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan rancangan pembagunan di NTT baik melaui BUMD maupun yang akan dikelola pihak swasta.

Keberlanjutan ekonomi berarti bahwa pencapaian kemakmuran juga harus dimungkinkan bagi generasi penerus agar perekonomian pasar sosial bisa berlanjut. untuk itu belanja publik, terutama bagi daerah kesejahteraan, agar terus menerus didanai secara solid dan berkelanjutan.

Sebuah pencapaian berorientasi keuntungan jangka pendek, yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan bukan hanya membahayakan setiap elemen pengambil kebijakan, investor,  ataupun kelompok tertentu melainkan juga menggoyahkan seluruh pelaku ekonomi.

Pertumbuhan Kualitatif- Persamaan Hak Untuk Diwujudkan dari Tiga Prinsip Tersebut

Pertumbuhan, pemerataan sosial, keberlanjutan - tiga prinsip ini menjadi kebijakan ekonomi yang secara sejajar dan bersamaan harus diwujudkan. Pemerintah harusnya berpikir mendalam tentang dimana, bagaimnana dan untuk apa sebuah pertumbuhan dihasilkan. Pemerintah tidak dianjurkan untuk memahami istilah pertumbuhan yang buta, melainkan pertumbuhan kualitatif yang mempertimbangkan pemerataan sosial dan keberlanjutan secara sejajar.

Hal ini memang sebuah tantangan besar bagi pembuat kebijakan dan perencana pembangunan, tetapi pada saat yang sama juga berarti sebuah kesempatan besar.  Tidak ada kebenaran final dalam ini. Tetapi, bila ketiga prinsip tersebut secara bersamaan dipertimbangkan, akan terjadi pertumbuhan yang kualitatif dan menguntungkan seluruh masyarakat.

Pemerintah NTT harus mengedapankan persamaan hak dalam menikmati dan melakukan  kegiatan ekonomi. Pemerintah juga seharusnya bekerja untuk kemajuan berkelanjutan yang menyatukan dinamika keadilan sosial dan akal sehat ekologis.  Yang berlaku adalah, mengamankan landasan kehidupan alamiah bagi generasi penerus dan memperbaiki kualitasnya.

Oleh: Christian Mbui

. .