Parpol Jangan Intervensi Pemerintah

LARANTUKA, Partai politik yang mengusung kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak boleh lagi memperlakukan kepala daerah sebagai miliknya.
Parpol atau koalisi pengusung harus melakukan kontrol terhadap pemerintah dalam rangka pengotimalan jalannya roda pemerintahan.

Demikian disampaikan Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) NTT, Eurico Guteres ketika membuka Musyawarah Daerah (Musda) III PAN Flores Timur di Aula Paroki St. Ignasius Waibalun, Senin (5/12).


Eurico menyebut, partai politik dalam tugas dan fungsinya menyiapkan kader terbaik untuk menjadi pemimpin di setiap daerah.

"Kita (parpol) hanya jembatan. Setelah menjadi kepala daerah dan wakil, mereka sudah menjadi kepala daerah untuk semua lapisan masyarakat dan partai termasuk masyarakat dan parpol yang pada Pemilukada tidak memilih atau mengusung mereka," kata Eurico.

Salah satu Ketua DPP PAN itu menegaskan, partai politik bisa melakukan intervensi kepada pemerintah jika pembangunan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat tetapi kepentingan pribadi, kelompok dan golongan tertentu.

Sebagai partai nasionalis religius, ia menyebut, PAN sangat terbuka kepada siapa saja yang mau bergabung demi memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Flores Timur, Valens Sama Tukan mengatakan, sebagai wadah persemaian kader pemimpin, partai politik bertugas menyiapkan kader-kader terbaik untuk mengisi jabatan politik pada tingkat supra struktur.

Untuk mencapai tujuan itu, partai politik harus melakukan pendidikan politik untuk memperkuat ideologi kader dan memberi pemahaman yang utuh tentang pembangunan.

"Pembangunan itu bisa jalan karena adanya sistem koordinasi yang terbangun diantara semua lini. Tujuan akhirnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Partai politik mengambil peran sentral di sini karena dia menghimpun dan menyuarakan aspirasi masyarakat," katanya.

Meski demikian, Valens menyebut, saat ini parpol belum memberi dukungan yang penuh pada pembangunan karena berbagai hambatan.

Selain ketersediaan dana yang terbatas, partai politik juga mengalami kesulitan dalam menyiapkan kader-kader yang berkualitas dan memahami pembangunan secara utuh.

Sementara itu, Ketua Panitia Musda III PAN Flotim, Frans Lukas Sirakawe Hurint mengatakan, musda PAN itu menjadi momentum peletakan dasar konsolidasi partai berlogo matahari putih itu.

Frans yang saat ini merupakan satu-satunya wakil PAN di DPRD Flotim itu mengaku optimis pada pemilu 2014 nanti PAN Flores Timur mampu menambah jumlah kursi.

"Masyarakat semakin menerima keberadaan partai ini karena sesungguhnya ini bukan partai milik kelompok atau agama tertentu.

PAN dalam perjalanan bangsa ini sudah menunjukan bahwa PAN hanya berpihak kepada kepentingan masyarakat apapun latar belakang suku, agama, maupun warna kulit dan rambutnya," tandasnya.

Musda PAN itu akhirnya memilih Frans Lukas Sirakawe Hurint sebagai Ketua PAN definitif periode 2011-2016. Valens Sama Tukan yang saat ini menjabat wakil bupati mendapat kepercayaan sebagai pembina partai. (timex)

. .