PKL "Pedagang Kaki Lima" Antara dibutuhkan dan dibubarkan

Singaraja - Seiring besarnya tingkat pertumbuhan pedagang kaki lima atau sering disebut dengan PKL menjadi hal yang sangat menyulitkan bagi Pemerintah. Sebab keadaan tersebut menimbulkan banyak dampak negatif bagi keberadaan infrastruktur kota khususnya kota Singaraja.. Kebijakan untuk mensistematiskan keeberadaan mereka pun menjadi agenda prioritas yang sangat penting bagi pemerintah. Namun, melihat besarnya presentase Pedagang Kaki Lima membuat Pemerintah kewalahan mengatasi hingga saat ini. Infrastruktur kota merupakan salah satu penentu keberadaaan kota yang dapat menciptakan model dan bentuk yang  jauh dari kebisingan yang tidak masuk akal dan juga bisa mengindahkan penglihatan. Namun, keberadaan pedagang kaki lima  memicu banyak argumen dari masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima tersebut.

Ada kalanya pedagang kaki lima di tempatkan pada tempat tersendiri, agar tidak mengganggu atau merusak tatanan kota. Memang pedagang kaki lima bukanlah hal yang asing didengar oleh telinga dan dilihat oleh mata, karena seperti yang telah diketahui bahwa hampir setiap pinggiran jalan terdapat pedagang-pedagang yang menggunakan gerobak sorong, mangkal di pinggir jalan maupun di emperan toko. Dalam hal ini tentu saja mengganggu pengguna ruang publik maupun tatanan ruang kota. Seperti yang dilihat pada kota Singaraja. Tentunya banyak masyarakat yang merasa resah karena banyaknya para pedagang kaki lima yang mangkal di mana-mana. Masalah atau fenomena yang seperti inilah yang ditimbulkan pedagang kaki lima ini dianggap menyulitkan dan menghambat Pemerintah Bali untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih, dan tertib. 

Walaupun Pemerintah telah membuat kebijakan untuk melarang keberadaan pedagang kaki lima, namun kini faktanya jumlah pedagang kaki lima semakin hari semakin banyak. Dan tentunya kebijakan tersebut menuai banyak kontra dari pedagang kaki lima, karena kebijakan Pemerintah itu dianggap tidak tepat, tidak adil, dan merugikan para pedagang kaki lima. Serta permasalahan lain yang dihadapi oleh kaki lima adalah pedekatan yang dilakukan pemerintah dalam praktiknya banyak menggunakan kekerasan. Jangankan untuk makan sehari-hari, untuk biaya transpor pun tidak mencukupi. Para pedagang menjerit. Jika keadaan tetap seperti ini, mereka tidak mungkin bertahan. Mereka memerlukan kepedulian kita semua, terlebih khus kepedulian dari Pemerintah.  

Oleh karena itu diharapkan ada inisiatif dari Pemerintah untuk menyediakan tempat yang pas dan cocok untuk pedagang kaki lima. “ Emperan toko menjadi salah satu tempat yang sering dijadikan objek dalam melakukan proses jual-beli bagi para pedagang, namun ini dilakukan karena kebutuhan ekonomi mereka  yang tidak memadai, dan di sisi lain penjual juga sering menyalahkan pemerintah atas ketidaktanggungjawaban dalam memerhatikan pedagang-pedagang kecil, seperti layaknya para pedagang kaki lima”. Hal ini di ungkapkan oleh salah satu masyarakat Bali yang merasa terganggu dengan para pedagang kaki lima yang berada di sembarang tempat, Bedilius Menurut Lodi, salah satu masyarakat yang berasal dari luar Bali mengatakan  bahwa kebijakan Pemerintah itu akan sesuai dengan keinginan publik ketika Pemerintah mengikutsertakan  seluruh masyarakat untuk merumuskan suatu kebijakan, karena hal itu adalah partisipasi masyarakat, yaitu Pedagang Kaki Lima.  

Sekarang saja  banyak sekali para pedagang yang masuk pasar justru kembali berjualan di pinggir jalan. Pemerintah harus berupaya dan memilki komitmen serius dan konsisten dalam menjalankan peraturan bahwa pedagang kaki lima harus menempatkan pada tempat tersendiri. Jangan sampai Pedagang kaki lima (PkI) ditelantarkan dan mengalami ketidakjelasan dalam berdagang maupun mencari tempat, dan Seharusnya pedagang kaki ima atau disebut dengan PkL disosialisasikan terlebih dahulu dengan pendekatan-pendekatan tertentu, supaya mereka bisa lebih memahami dan menerima peraturan-peraturan pemerintah untuk menata kota dan memeperindah kota. Karena kebutuhan utama Pedagang Kaki Lima adalah kesempatan berusaha. 

Maka, Perlu pemerintah mempunyai program untuk menempatkan mereka di lokasi strategis. Mereka adalah pedagang yang ulet, mau bermadi matahari, bahkan terpapar debu jalanan. Maka,  berilah mereka kesempatan berusaha agar berkembang, dan sebaiknya pedagang kaki lima juga harus dibuatkan tempat khusus untuk mereka berdagang dan jika bisa menurunkan sanksi bagi para pedagang kaki lima yang melawan, melanggar aturan atau kebijakan yang berlaku. Karena, dengan begitu  ruang publik bisa ditata dengan mudah dan indah sehingga membuat kenyamanan bagi masyarakat. Sebab suatu keindahan, ketenanganm, kedamaian dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pada Pedagang Kaki Lima maupun Pemerintah

Oleh : Dethy Diung - Singaraja

. .