Warga Dua Kampung di Adonara Tegang

Dipicu Perebutan Lahan Pertanian

LARANTUKA, Konflik antar desa akibat perebutan lahan pertanian kembali terjadi di Kabupaten Flores Timur.Setelah pada awal tahun 2010 sempat pecah perang tanding antara warga Desa Horowura, Kecamatan Adonara Tengah dengan warga Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, kedua warga desa itu kini kembali tegang. Kali ini juga melibatkan warga Hokohorowura.

Ketegangan bermula, Rabu (16/11) pekan lalu ketika warga Desa Horowura dan Hokohorowura melakukan aktivitas di kebun yang sejak puluhan tahun belakangan dikelola oleh mereka. Lahan itu, menurut informasi termasuk lahan yang disengketakan kedua belah pihak sampai pecah perang tanding tahun 2010 silam.


Selain melakukan aktivitas di lokasi kebun tersebut, warga Hokohorowura dan Horowura juga menancap "Mulung". Dalam kebiasaan masyarakat Flores Timur, jika mulung sudah ditancapkan, daerah yang dipagari 'mulung' tidak boleh dimasuki orang lain.

Pemasangan mulung disebut memicu ketersinggungan warga Lamahala yang juga merasa berhak atas tanah sengketa itu. Mendapat perlakuan tersebut, warga Lamahala melaporkan peristiwa itu kepada Polsek Adonara Timur dan camat setempat.

Untuk menghindari konflik yang lebih besar, Pemkab Flores Timur melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak untuk menyelesaikan persoalan itu. Rakor dipimpin oleh Wakil Bupati Flores Timur, Valens Tuka di ruang kerjanya, Selasa (22/11).

Hadir dalam rapat itu, Kepala Desa Horowura, Hokohorowura dan Kepala Desa Lamahala Jaya. Hadir juga Camat Adonara Timur, Camat Adonara Tengah, Kapolsek Adonara Timur dan Barat, Ketua DPRD Flores Timur, Wakapolres, Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, Kepala Kantor Pertanahan Larantuka serta Kejaksaan dan Kodim 1624 Larantuka.

Wakil Bupati Flores Timur, Valens Tukan meminta persoalan kedua wilayah yang sesuai tutur sejarah merupakan kakak beradik atau dalam bahasa Lamaholot disebut Nayu Baya, untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Permintaan yang sama juga diutarakan Ketua DPRD Flores Timur, Marius Payong Paty. Ia juga menyebut, persoalan yang terjadi mulanya hanyalah persoalan antar perorangan. Karena itu ia meminta kepala desa ketiga desa untuk mencari oknum warganya yang bersengketa itu untuk menghindari provokasi pihak lain.

Sementara Wakapolres Flores Timur, Kompol M. Tomo mengaku polisi hanya akan menindaklanjuti persoalan tersebut jika sudah masuk dalam ranah pidana. Untuk sementara, katanya, polisi tetap melakukan pengawasan terhadap daerah sengketa sambil menunggu proses lebih lanjut.

Terpisah, Kepala Kesbangpolinmas Flores Timur, Petrus Pemang Liku menjelaskan, sesungguhnya tidak ada batas antara ketiga desa yang bersengketa. Ia menyebut, sebagai desa kakak beradik, tanah yang ada dikuasai secara ulayat sehingga sulit membuat batas.

"Di Flores Timur umumnya tanah dikuasai oleh suku-suku kemudian dikelolah secara perorangan. Nah, inilah yang membuat sulit jika harus ditelusuri batas tanahnya karena kakak dan adik ini sudah terlibat dalam kawin mawin dan tersebar tempat tinggalnya," kata dia.

Dijelaskannya, rapat koordinasi yang difasilitasi Pemkab Flotim akhirnya membuahkan kesepakatan antara ketiga desa yang berseteru.

Ada lima poin dalam kesepakatan tersebut yakni melakukan inventarisasi lahan yang menjadi sengketa, para pihak yang sedang menggarap di lahan sengketa tetap diberi kesempatan untuk menggarap lahan tersebut sambil menunggu penyelesaian masalah oleh Pemkab Flores Timur.

Selain itu, poin lain dalam kesepakatan itu juga menegaskan agar lahan sengketa yang belum digarap tidak boleh digarap. Sementara itu jika terjadi tindak pidana, penyelesaiannya diserahkan secara penuh pada pihak kepolisian.

Ketiga kepala desa pada kesempatan itu juga menjamin untuk tidak lagi terjadi tindakan yang tidak mneghargai proses penyelesaian ke depan. (timex)

. .