Jakarta – Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate mengajak masyarakat
untuk mengawasi dan mengkritisi alokasi Dana Optimalisasi yang mencapai Rp
58,36 triliun. Sebab metode pengusulan terhadap Dana Optimalisasi tersebut
melalui proposal sehingga kekhawatiran terhadap korupsi masuk akal. Proposal
tersebut kemudian diusulkan di Badan Anggaran (Banggar) lalu disinkronisasi
hingga mendapat angka untuk pengalokasiannya.
Oleh karenanya perlu kerja supervisi yang kuat agar tidak terjadi
penyelewengan. Bukan hanya itu, supervisi ini juga untuk bisa menggaransi
tingkat efisiensi belanja negara. Politisi dari Fraksi NasDem ini berujar bahwa
jangan sampai anggarannya dananya kurang sehingga proyeknya berantakan.
Kemudian alokasi dana juga jangan berlebihan yang ahirnya mengakibatkan
bancakan para pemburu rente.
“Yang harus diawasi oleh masyarakat bukan hanya bancakannya,
tapi prioritas daripada
proyek yang masuk dioptimalisasi itu. Apakah berprioritas sangat tinggi gak?
Nah kalo prioritas tinggi yang mampu menciptakan tenaga kerja yang luar biasa,
menghasilkan nilai tambah yang tinggi barangkali masih ok. Tapi kalau tidak maka tidak harus dibiayai,” paparnya saat
dimintai pandangannya pada Sabtu (25/06).
Menurut Johnny, sebenarnya yang harus dibiayai itu justru yang
menyangkut dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan
masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dana desa. Selain itu pemerintah juga
harus memprioritaskan transfer daerah untuk stimulus ekonomi agar geliat
ekonomi bisa positif, bukan bangunan fisik atau projek-proyek yang menurut
prioritasnya bisa diundur pada tahun mendatang.
APBN Perubahan 2016 masih terlalu optimistis
Namun demikian, menurut Kapoksi NasDem komisi XI menyimpan catatan
terhadap perubahan asumsi makro dalam APBN Perubahan 2016. Masuknya dana
optimalisasi itu sendiri membuat APBN terlalu optimis karena menargetkan
pertumbuhan ekonomi 5.2%. Sedangkan realisasinya sampai semester pertama
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dikisaran 4,9%-5%. Artinya untuk bisa
mencapai target pemerintah tersebut, semester kedua pertumbuhan ekonomi
Indonesia harus 5,4%.
Dalam pembahasan terakhir, tim panitia kerja menentukan target
parubahan makro pada pendapatan Negara non pajak dan pajak. Terkait non Pajak
ditentukan lifting minyak sebesar 820.000 barrel per hari dan lifting gas
1.150.000 barrel per hari.
“Lifting migas realiasinya
780.000 barrel per hari, di APBN itu targetnya 820rb per hari. Darimana 40rb
nya? Ini terlalu optimistis. Juga lifting gasnya dari 1.115.000 barrel per hari
naik menjadi 1.150.000 per day atau naik 35.000 barrel per hari,"
tambahnya.
Gegara proyeksi kenaikan
penerimaan Negara tersebut, Johnny menilai asumsi APBN nya terlalu tinggi. Hal
ini berdampak pada kenaikan penerimaan bukan pajak dan pajak menjadi Rp. 58,36
triliun.
APBN yang terlalu optimistis
tersebut menurutnya akan memberikan efek terhadap peringkat ekonimi dan
investasi yang kurang baik. Ia menginginkan supaya APBN Perubahan tersebut
memerlukan upaya ekstra pemerintah. setelah disahkan pemerintah perlu menjelaskan
langkah-langkah seperti apa, sehingga angka-angka tersebut menjadi kredibel.
Narasumber
: Johny G. Plate, Anggota Komisi XI DPR RI
.
.
.